Tni al, Brin, Dan Bakamla Susun Sistem Pemantauan Laut Terintegrasi untuk Efisiensi Keamanan Maritim

Jakarta, IDM – Tni al, Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Brin), Serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) BERSEPAKAT MEMPERKUAT Kerja Sama Dalam Menyusun Sistem Pemantauan Laut Terintegrasi. UPAYA INI DITANDAI DENGAN RAPAT DISEMINASI HASIL KAJIAN DI MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Senin (22/9).

Rapat Dipimpin Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Ksal) Laksamana Muda Yayan Sofiyan, Dan Dihadiri Wakil Kepala Brin Laksamana Madya (Purn) Amarullah Octavian, Pejabat Utama Mabesal Mabesal, Serta Paraval, Pejabat Mabesal Mabesal Mabesal Mabesal Mabesal Mabesal Mabesal Mabesal, Serta Pejabat Mabesal Mabesal Mabesal Mabesal Mabesal, Maritim.

Menurut Yayan, Penyusunan Sistem ini Merupakan Langkah Strategi untuk memperuat Efektivitas Pengawasan Laut Indonesia.

BACA JUGA: Lewat Baksos Kesehatan, Tni Berhasil Angkat Tumor Warak NTT

“Tni Al Bersama Brin Dan Bakamla Mendorong Hadirnya Sistem Pemantauan Laut Yang Terintegrasia, Tidak Hanya Tukanan, Tetapi Rona Efisiensi Dalam Mendukung Keamanan, Operasi Sar, Dan Perlindungan Tni alSelasa (23/9).

Sementara Itu, Amarullah Menegaskan Pentingnya Memadukan Teknologi Modern Dalam Sistem Tersebut.

“Kita Perlu Membangun Pemantauan Maritim Delangan Radar, Kamera Jarak Jauh, Hingga Alat Komunikasi Yang Memanfaatkan Pangkalan Tni Al Dan Bakamla. Dengan Begitu, Celah Pengawasan Laut Bisa DitUpup.

BACA JUGA: Gelar Dispile, Tni Ad Akan Turunkan Ribuan Prajurit 5 Oktober Mendatang Di Monas

Amarullah Menambahkan, Brin Rona Mendorong Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI), Data Besar, Sensor Serta Pengembangan Bawah Air Untukur Memperuat Kemampuan Detekssi Dan Analisis.

“Teknologi ini menjadi kunci efisiensi, sekaligus memastikan Sinergi Regulasi, Hukum Maritim, Dan Kesiapan Menghadapi Ancaman, Termasuk Kontaminasi Radioaktif,” Jelasnya.

Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keamanan maritim, tetapi juga menciptakan efisiensi operasional maupun anggaran bagi pemangku kepentingan non-militer yang terlibat di sektor kelautan nasional. (pada)